13 June 2024

Hidup tanpa politik di Auroville. (Dok: Auroville.com)

Peristiwa tragis yang menimpa bekas Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada Jumat, 8 Juli 2022, mengagetkan semua orang.

Selain karena kekerasan politik di sana jarang terjadi, pengawasan terhadap penggunaan senjata di Negeri Matahari Terbit ini begitu ketat. Karena itu, pelaku penembakan, Tetsuya Yamagami, seorang veteran Pasukan Bela Diri Maritim Jepang yang bertugas antara 2002 dan 2005, menggunakan senjata rakitan saat beraksi.

Namun apa yang terjadi pada Abe ini menambah panjang daftar pembunuhan terhadap sejumlah pejabat di Jepang. Menurut Strait Times, pembunuhan terhadap pejabat di Jepang pertama kali terjadi pada November 1921, saat PM Takashi Hara ditikam di Stasiun Tokyo oleh seorang pekerja kereta api. Peristiwa serupa terjadi pada PM Osachi Hamaguchi pada 14 November 1930, PM Tsuyoshi Inukai pada 15 Mei 1932, pemimpin Partai Sosialis Jepang Inejiro Asanuma pada 12 Oktober 1960, mantan Menteri Tenaga Kerja Hyosuke Niwa pada 21 Oktober 1990, anggota parlemen Majelis Rendah Koki Ishii pada 25 Oktober 2002, serta Wali Kota Nagasaki Iccho Itoh pada 17 April 2007. Selain penikaman dan penembakan yang membuat para pejabat itu meninggal, upaya penikaman dan penembakan terjadi kepada PM Nobusuke Kishi pada 14 Juli 1960, PM Takeo Miki pada 16 Juni 1975, mantan Wakil PM Shin Kanemaru pada 21 Maret 1992, serta mantan PM Morihiro Hosokawa pada 30 Mei 1994.

Melihat motif para pelaku, sebagian besar dilakukan oleh orang-orang ataupun aktivis yang berseberangan pemikiran atau tidak puas terhadap kebijakan politik sejumlah pejabat negara. Ini juga terjadi pada pembunuhan sejumlah tokoh politik dunia, di antaranya Kaisar Romawi Julius Caesar pada 44 SM, Presiden AS ke-16 Abraham Lincoln, Presiden AS ke-35 John Fitzgerald Kennedy, PM pertama Pakistan Ali Khan, Raja Arab Saudi Faisal bin Abdulaziz Al Saud, PM Libanon Rafic Baha El Deen al-Hariri, Mahatma Gandhi, PM India Indira Gandhi, serta Duta Besar Rusia untuk Turki Andrey Karlov.

Pada zaman Kerajaan Majapahit, dikisahkan pemberontakan Kuti yang merupakan abdi dalem raja. Dia berupaya membunuh Raja Kedua Kerajaan Majapahit Jayanegara. Para abdi dalem  berkomplot untuk menghabisi nyawa raja lantaran ketidakpuasan kebijakan yang diambil Jayanegara. Jayanegara akhirnya tewas dibunuh abdi dalem lainnya, Ra Tanca, setelah lebih-kurang sembilan tahun percobaan pembunuhan yang dilakukan Kuti.

Di era politik Indonesia modern, Presiden pertama RI Sukarno juga beberapa kali lolos dari upaya pembunuhan. Salah satunya adalah percobaan pembunuhan yang terjadi saat salat Idul Adha pada 14 Mei 1962. Lalu, masih ingat percobaan pembunuhan terhadap Ketua Umum PKB Matori Abdul Djalil di Tanjung Barat?

Kekuasaan memang dekat dengan perselisihan. Seorang penguasa cenderung mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Itulah hakikat teori kekuasaan. Sebuah negara atau kerajaan terbentuk karena adanya kekuasaan. Artinya, orang atau kelompok yang paling kuatlah yang mendirikan negara. Secara garis besar, teori kekuasaan berarti kelompok yang paling kuatlah yang akan menguasai kelompok yang paling lemah, setelah adanya pertarungan sengit. Di sinilah celah perselisihan itu muncul karena hampir tidak mungkin seseorang bisa membahagiakan semua orang.

Kekuasaan juga lengket dengan penyelewengan. Seperti dua sisi satu mata uang, korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan “pintu masuk” bagi tindak korupsi. Lord Acton, guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris, yang hidup di abad ke-19, terkenal dengan adagiumnya: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely”. Kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut.

Hidup tanpa Politik, Agama, dan Uang

Saya jadi teringat sebuah kota percobaan yang mengklaim hidup tanpa agama, politik, dan uang. Kota itu bernama Auroville, yang terletak di India Selatan, berjarak sekitar 150 kilometer dari Chennai di Madras. Kota ini didirikan pertama kali pada 1968 dan digagas oleh Mirra Alfassa, yang berasal dari Prancis, serta Sri Aurobindo dari India. UNESCO menjuluki Auroville sebagai kota internasional dengan penduduknya yang terdiri atas lebih dari 50 kewarganegaraan dan budaya yang berbeda. Dalam situs webnya, Auroville menyebut dirinya sebagai The City of Down atau Kota Fajar, yang ingin mewujudkan kesatuan manusia dalam keberagaman.

“Harus ada tempat di bumi ini di mana semua manusia bisa hidup bebas sebagai warga dunia. Sebuah tempat di mana kebutuhan semangat dan minat untuk maju lebih diutamakan ketimbang hasrat dan nafsu atau mengejar kesenangan dan materi kenikmatan,” begitulah alasan Mirra mendirikan Auroville.

Baca Juga: ‘Mencari Bahagia’

Auroville dibagi menjadi beberapa zona, yaitu zona budaya, zona industri, zona internasional, zona residensi, dan zona damai. Nah, di zona damai, Anda tidak diperbolehkan membicarakan agama, politik, ataupun masalah duniawi lainnya. Hingga kini, Auroville ditinggali lebih dari 2.000 penduduk.

Auroville bisa jadi salah satu alternatif model kebernegaraan di masa mendatang. Ketika hidup di muka bumi tiada batasan, peperangan, saling menguasai, dan yang ada hanya kesadaran keberagaman. Seperti pernah diimpikan John Lennon dalam sebagian lirik lagu Imagine, “bayangkan bila di bumi ini tidak ada negara, tidak ada yang perlu dibunuh atau mati”. Kalau di semua negara tidak ada pemilu, pembagian kekuasaan, pemaksaan kebijakan, mungkin para tokoh politik dunia tadi tidak mengalami hal-hal yang tragis dalam hidup mereka.

Tapi, apa memang bisa hidup tanpa politik, agama, dan uang, ya? Mari kita pikirkan bareng-bareng. (S. Maduprojo, diolah dari rujukan berbagai sumber)



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *